YLKI Pertanyakan Alasan PLN Menaikkan Tarif Listrik

Ketua YLKI Tulus Abadi via republika

Alasan PT PLN Persero menggunakan inflasi untuk menaikan tarif listrik golongan 1.300 VA dan 2.200 VA dipertanyakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) karena kenaikan tarif listrik tersebut justru akan mengerek inflasi. Kenaikan tarif listrik merupakan salah satu ironi dari sisi pelayanan, khususnya dari aspek kemauan untuk membayar.

“Jadinya seperti lingkaran setan yang tidak akan pernah tuntas. Pelayanan PT PLN di banyak daerah melorot karena krisis daya. Tuntutan masyarakat untuk mendapat aliran listrik yang stabil, malah dijawab dengan kenaikan tarif,” kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Komsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi di Jakarta, Selasa (8/12).

Selain inflasi, alasan PLN menaikan tarif listrik lantaran kerugian Rp 300 miliar per bulan juga diragukan YLKI. Menurut Tulus, PLN mengklaim kerugian padahal belum ada audit kerugian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tarif otomatis juga tidak adil, khususnya bagi rumah tangga pengguna daya 1.300 VA yang sebenarnya tidak mampu.

Ketua YLKI Tulus Abadi via republika
Ketua YLKI Tulus Abadi via republika

“Tarif otomatis yang diberlakukan sejak 1 Desember 2015 adalah tarif yang sangat liberalis karena menjadikan pasar sebagai argumen utama. Model ini bisa dikatakan inkonstitusional karena menghilangkan peran negara. Dahulu PT PLN dan pemerintah memaksa konsumen memasang daya 1.300 VA, padahal konsumen hanya mampu 450 VA dan 900 VA,” ujarnya.

Tulus meminta rakyat Indonesia waspada dengan formula tarif otomatis tersebut karena dia menilai hal itu merupakan batu loncatan untuk melakukan privatisasi terhadap PLN. Tulus menyarankan kepada PT PLN dan pemerintah untuk menerapkan tarif progresif pada semua golongan, termasuk pada rumah tangga miskin. “PT PLN bisa saja dijual kepada pihak asing setelah semua tarif diberlakukan otomatis,” tudingnya.

PT PLN dan pemerintah juga harus meninjau ulang pelanggan 1.300 VA. Bagi yang mampu, silakan tetap menjadi pelanggan 1.300 VA, bagi yang tidak mampu bisa diturunkan menjadi pelanggan 900 VA. “Selain itu, batalkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2015 yang menjadi dasar tarif otomatis,” pungkasnya.

Mulai tanggal 1 Desember 2015, tarif listrik mengadopsi tarif adjustment. Dasar hukumnya Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 31 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 09 Tahun 2015. Dengan adanya aturan tersebut maka tarif listrik disesuaikan setiap bulan dengan indikator nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah, harga minyak, dan inflasi bulanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *