YLKI : Larangan Ojek Online Sudah Terlambat

Ketua YLKI via republika

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang ojek sebagai angkutan umum masyarakat. Secara normatif apa yang dilakukan oleh Kemenhub memang benar karena secara regulasi sepeda motor sendiri tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagai angkutan umum serta tidak memenuhi standar keselamatan.

Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan bila dalam konteks tersebut larangan Kemenhub dapat diapresiasi. Namun secara sosiologis, hal ini dikhawatirkan hanya akan menjadi macan ompong belaka. Sebab menurutnya, larangan itu dinilai terlambat mengingat jumlah pertumbuhan ojek yang semakin pesat.

Bukan hanya ojek pangkalan tetapi justru yang menjadi fenomena adalah ojek yang berbasis aplikasi. Sekali pun dilarang karena melanggar hukum, sanksi, penegakan hukumnya pasti akan sangat lemah. “Larangan ini sudah sangat terlambat karena saat ini ojek sudah tumbuh subur bak cendawan di musim hujan,” kata Tulus Abadi, Jumat (18/12).

Ketua YLKI via republika
Ketua YLKI via republika

Dia menjelaskan tumbuhnya ojek lantaran pemerintah gagal dalam menyediakan angkutan umum yang layak dan terjangkau. “Faktanya keberadaan ojek justru banyak diback up oleh oknum aparat yang bersangkutan. Dampaknya ketika sepeda motor mulai mewabah, justru turut mematikan angkutan umum resmi,” tuturnya.

Kemenhub tidak bisa serta merta melarang keberadaan ojek jika pemerintah belum mampu menyediakan akses angkutan umum. Dia pun mendesak Kemenhub dan pemerintah daerah agar segera memperbaiki pelayanan angkutan umum. Karena sebagai

One Comment

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *