Pemerintah Ajukan Rencana Revisi Undang-Undang Terorisme

Luhut Binsar Pandjaitan via viva

Rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme santer terdengar belakangan ini. Wacana tersebut menguat pasca peristiwa bom di kawasan Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Anggota Komisi III DPR RI Teuku Taufiqulhadi menjelaskan revisi UU itu mendesak untuk dilakukan. Terutama untuk mengantisipasi munculnya organisasi radikal sebagai bakal aksi teroris. Menurutnya, dalam penanganan dan pencegahan terorisme tidak hanya diperlukan faktor yuridis melainkan juga faktor sosiologis. Faktor ini yang menurutnya belum ada dalam UU Terorisme sehingga upaya pencegahan menjadi tak maksimal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *