KPI Bantah Perintahkan Pengebluran Tayangan Puteri Indonesia 2016

Tayangan Puteri Indonesia 2016 via wowkeren

Beberapa waktu lalu, pemirsa Indonesia dikejutkan dengan tayangan ulang pemilihan Puteri Indonesia 2016 yang disensor. Netizen menuduh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai dalang dari penyensoran tersebut. Namun pihak KPI membantah dengan tegas tuduhan itu. KPI menjelaskan bahwa sensor terhadap tayangan tersebut bukan kebijakan dari pihaknya. KPI juga menyatakan bahwa pihaknya bukanlah lembaga sensor.

Dalam situs resminya, KPI pun memberi pernyataan tertulis apabila pihaknya tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk menyensor sebuah tayangan. “KPI Pusat tidak mengeluarkan kebijakan ataupun permintaan pada lembaga penyiaran (stasiun televisi) untuk melakukan pengebluran terhadap tayangan program animasi, kartun, dan Puteri Indonesia,” demikian pernyataan resmi dari situs Komisi Penyiaran Indonesia, Rabu (24/2).

Tayangan Puteri Indonesia 2016 via wowkeren
Tayangan Puteri Indonesia 2016 via wowkeren

KPI menegaskan bahwa lembaganya tidak mengeluarkan kebijakan diluar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012. “Dalam kesempatan ini, KPI mempersilahkan pihak media untuk mengklarifikasikan kepada stasiun televisi mengenai pengebluran terhadap beberapa program. Sehingga informasi yang disampaikan nanti bisa berimbang dan komprehensif,” lanjut pernyataan resmi KPI tersebut.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar juga mengkritisi soal sensor kebaya yang terjadi pada tayangan ulang pemilihan Puteri Indonesia 2016. Dia mempertanyakan apakah harus tayangan perempuan yang memakai kebaya disensor. Karena kebaya dalam dandanan yang menjadi salah satu ciri busana tradisional Indonesia yang menunjukkan keindahan budaya Indonesia. Penyensoran ini dianggap mengurangi nilai estetika rancangan kebaya.

“Jangan-jangan KPI itu sekarang jadi Komisi Pembluran Indonesia lagi. Tiba-tiba orang yang pakai kebaya diblur juga. Apakah kita harus menghapuskan kebaya dalam dandanan yang menjadi salah satu ciri busana Indonesia. Dan kalau saya pemilik film ini bisa gugat, begitu banyak yang harus kita antisipasi,” kata Deddy Mizwar ketika memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia di Bandung, Kamis (25/2).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *