Buruh Tuntut Tolak PP Pengupahan

Rieke Diah Pitaloka via viva

Buruh mulai menjalankan aksi mogok nasional menuntut dicabutnya PP No.78/2015 tentang pengupahan dan menuntut dibebaskannya kedua pimpinan nasional buruh yang ditetapkan menjadi tersangka. Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia Jabar, Ajat Sudrajat mengaku aksi tersebut diikuti oleh seluruh buruh yang tersebar di delapan provinsi, termasuk di Jabar.

Dia mengancam apabila pemerintah tetap menganggap aksi buruh tersebut sebagai gerakan main-main, pada 26-27 November buruh akan memaksimalkan kekuatan agar seluruh buruh tak bekerja dan memastikan seluruh pabrik untuk berhenti produksi. Seharusnya ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk segera mencabut PP yang dianggap tak berpihak pada kepentingan buruh tersebut.

“Energi buruh telah terkuras sejak belum penetapan UMK 2016, jadi kami atur kekuatannya. Mulai Selasa aksi mogok hanya sekitar lima puluh persen dan sisanya kerja, hari berikutnya akan terus bertambah hingga puncaknya pada Jumat (27/11). Selama mogok, kami arahkan buruh mendatangi tempat-tempat strategis seperti halaman kantor DPRD, lapangan terbuka untuk menyampaikan aspirasinya,” katanya Ajat Sudrajat, Selasa (24/11).

Rieke Diah Pitaloka via viva
Rieke Diah Pitaloka via viva

Meski aksi mogok tersebut akan merugikan pihak perusahaan, pihaknya meyakini tidak akan membuat buruh yang tidak masuk kerja dipecat karena sejak awal pihaknya sudah berbicara dengan perusahaan tak mengajak seluruh buruh mogok bersamaan. “Pada hari pertama ini ada buruh di enam belas kabupaten/kota di Jabar yang mulai aksi mogok. Keesokannya akan bertambah menjadi tujuh daerah hingga puncaknya seluruh daerah mogok,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka pun mengatakan PP No.78/2015 sebaiknya dicabut. “PP itu dicabut dan membuat PP yang baru, sebetulnya silahkan di cek di Prolegnas itu kami berhasil dan pemerintah menyatakan yang diperlukan UU tentang sistem pengupahan dan perlindungan upah. Sudah masuk Prolegnas, itu usulan pemerintah malah masuk ke situ,” kata Rieke Dyah Pitaloka di Senayan, Selasa (24/11).

“Saya kira dengan menyuarakan ini terus akan tergugah. Bukan hanya beli helikopter yang harganya hampir Rp 1 triliun yang penting, tetapi bagaimana rakyat bisa makan, rakyat yang bekerja menghasilkan pajak. Mayoritas pajak salah satunya dari pekerja dan pemberi kerja. Mudah-mudahan beliau disadarkan mengenai hal ini,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *